Senin, 12 September 2011

Membongkar Demokrasi Indonesia dan Kasus-kasus Korupsi di Sekitarnya


Muchlis Hasyim
KITA sering kali merasa bahwa negara-bangsa kita adalah negara-bangsa yang telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan benar.
Mari kita bongkar.
Bila kita mengamati tatanan dunia internasional dewasa ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar negara-bangsa mengakui demokrasi sebagai isme terbaik.
Dan, keadilan adalah masalah yang diperjuangkan oleh demokrasi. Siapapun warga suatu negara yang tidak merasa mendapatkan keadilan, ia dapat mencarinya di negara lain, atau menggunakan negara lain.
Itu sebabnya terjadilah apa yang dikenal dengan Arab Spring Uprising atau Perlawan Musim Semi di Arab, dimana rakyat di negara-negara yang dipimpin oleh penguasa despot untuk waktu yang begitu lama memberontak dan menaklukkan penguasa-penguasa lalim itu. Ini yang terjadi Tunisia, Mesir, Libya, Aljazair, dan sebagainya.
Mari kita lihat apa yang sedang terjadi di tanah air.
Mengikuti konsepsi demokrasi yang diyakini dunia global itu, kita bisa memahami perlawanan dua mantan pemilik Bank Century, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizfi, di pengadilan internasional. Mereka merasa tidak menemukan keadilan di Indonesia. Mereka merasa dikorbankan.
Dalam sidang in absentia yang digelar PN Jakarta Pusat, bulan Juni tahun lalu, kedua warganegara asing itu dijatuhi kuruman penjara selama 15 tahun dan ganti rugi sebesar Rp 3,1 triliun. Mereka dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang di Bank Century.
Terlepas benar atau tidak, namun materi gugatan yang disampaikan keduanya memperlihatkan berbagai keanehan dalam praktik hukum Indonesia secara terang benderang. Hesham dan Rafat dituduh melarikan dana segar yang dimiliki Bank Century yang mendapatkan suntikan bailout sebesar Rp 6,7 triliun.
Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, pertengahan Juli lalu, gugatan Hesham dan Rafat itu telah didaftarkan ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Amerika Serikat. Informasi yang berkembang kemudian menyebut mereka menggugat pemerintah Indonesia senilai Rp 4 triliun.
Bukan hanya warganegara Inggris dan Arab Saudi itu saja yang mencari keadilan dalam kasus Bank Century. Para pemilik rekening mulai dari yang kelas jutaan sampai miliaran juga banyak yang masih terus berjuang mendapatkan hak mereka. Disebutkan, bahwa ganti rugi sudah dicairkan. Tetapi anehnya tidak semua mendapatkan dana ganti rugi.
Di Indonesia belakangan ini ada sekelompok orang yang menamakan diri sebagai penganut paham sosialisme yang ingin membagikan kue ekonomi di antara mereka dengan menggunakan piranti kebijakan sebagai pembenaran. Inilah criminal policy.
Model kebijakan seperti ini jelas saja mendorong kerusakan praktik hukum di negara kita ke arah yang semakin parah. Masyarakat pun dibikin sibuk dan tersandera oleh berbagai kasus suap dan korupsi di kalangan elite yang terbongkar satu persatu. Terbongkar hanya di permukaan, untuk kemudian dialihkan ke persoalan lain.
April lalu publik dihebohkan oleh kasus suap di kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng. Kasus ini merebak kemana-mana hingga menyinggung lingkaran terdalam dari kelompok penguasa. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terseret-seret dan dicurigai ikut menikmati. Sementara Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin kini menjadi pesakitan utama dan sudah dipecat dari posisinya di Demokrat. Siapa tahu, bila ditelusuri kasus ini bisa menyentuh titik-titik yang lebih dalam lagi.
Sedemikian hebohnya, hingga kasus suap Kemenpora ini mampu menutupi skandal danatalangan yang diberikan BI dan KSSK untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Kasus terakhir ini, seperti kita semua tentu ingat, menyita perhatian sejak menjelang akhir 2009 lalu. Dan betapapun BPK serta DPR menyatakan ada indikasi kuat pelanggaran aturan hukum, namun lembaga penegak hukum yang sedang menanganinya hingga kini terkesan jalan di tempat.
Kasus suap di Kemenpora itu pun kelihatannya diarahkan agar menguap.
Di awal bulan Syawal 1432 H ini kita dikagetkan oleh kasus suap lain yang terjadi di wilayah kekuasaan. Kali ini di kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
Suap senilai Rp 1,5 miliar dalam bentuk uang yang diletakkan di dalam kardus bekas bungkusan durian. Ada-ada saja modusnya. Uang sebanyak ini disebutkan merupakan pinjaman THR untuk Menteri Muhaimin Iskandar. Melibatkan orang-orang yang selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan sang menteri. Tetapi belakangan, kantor Menakertrans mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan aksi suap-menyuap itu sudah tidak punya hubungan lagi dengan kantor Muhaimin.
Kasus yang terakhir ini juga mempelihatkan satu hal yang belakangan jadi khas Indonesia, yakni saling sandera.
Muhaimin sempat memberi isyarat bahwa partainya akan membongkar kasus Century yang sedang mandeg. Tetapi belakangan, dia “meluruskan” atau tepatnya “memperlunak” pernyataan itu.
Begitulah, kita masih terjebak pada aspek prosedural hukum. Kasus demi kasus dibuka untuk kemudian ditutup kembali.
Coba kita lihat sebentar Nazaruddin, bintang utama kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah tertangkap dia berjanji tidak akan membeberkan semua detil kasus itu, juga tidak akan membawa-bawa pihak yang selama ia berada di pelarian selalu disebutnya terlibat.
Untuk itu dia mengajukan syarat agar keluarganya tidak diganggu.
Belakangan lagi, Nazaruddin kembali buka suara. Kali ini, dia mengaku pernah bertemu dengan salah seorang Ketua KPK, Chandra M. Hamzah sebanyak tiga kali, dan bertemu dengan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja. Benny K Harman, ketua Komisi III juga mengakui pertemuan itu.
Sepintas kita akan berpikir kok aneh. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya tidak aneh.
Praktik lama itu, hubungan aneh seperti hubungan antara Demokrat dan Komisi III dengan aparat penegak hukum, ternyata masih ada.
Untuk apa mereka bertemu? Belum jelas. Namun yang pasti kita bisa memastikan bahwa kasus ini memang belum selesai.
Dan apapun yang belum tuntas secara hukum, pasti akan diobongkar lagi.
Sekarang Nazaruddin bisa saja berkilah bahwa dirinya memang tidak punya bukti di tangan, karena flash disk yang ada di tas hitamnya itu disita. Dan bisa jadi akan dinyatakan hilang. Maka, dengan demikian menguap jugalah kasus ini.
Betapa ruginya kita bila kasus-kasus seperti ini menguap begitu saja. Rugilah kita karena sesunguhnya kasus-kasus ini bisa menjadi pembuka borok busuk para politisi yang mempermainkan anggaran belanja negara.
Kalau semua kasus yang berbau korupsi di wilayah kekuasaan dibiarkan menguap, sementara aparat penegak hukum terlihat tidak memiliki itikad, maka masyarakat lambat laun akan memilih jalan sendiri. Rakyat akan marah dan menumpahkan kemarahan itu dengan berbagai bentuk tindakan, dari berdiam diri dan tidak mengindahkan hukum dan peraturan sampai tindakan kekerasan yang memakan korban jiwa.
Kerusuhan di Ambon, kemarin, menurut hemat penulis juga terjadi dalam perspektif ini. Rakyat tak lagi bisa diyakinkan bahwa hukum masih ada di negara ini, dan bahwa aparat penegak hukum memang memiliki keinginan untuk menegakkan hukum.
Dan kalau semakin lama keadaan ini dibiarkan, penulis khawatir kasus seperti yang terjadi di Ambon akan menyebar ke banyak tempat lain sehingga pada akhirnya Presiden SBY tidak akan pernah bisa menuliskan legacy yang indah, seindah lagu-lagu yang dikarangnya.
Memang Indonesia tidaklah gagal seperti gagalnya Somalia. Buktinya dekat; pers bisa tumbuh dan berkembang dengan derajat yang baru. Hanya saja, tiada order atau keteraturan. Yang ada adalah hukum rimba dimana yang kuat menjadi pemenang dan menindas yang lemah. Suara rakyat yang disampaikan pers dibiarkan menguap begitu saja. Dan ini berbahaya.
Presiden SBY masih punya waktu tiga tahun lagi. Dalam tiga tahun terakhir ini ia harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat, tidak hanya pada kemampuannya menjalankan roda pemerintahan. Tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Indonesia dan demokrasi Indonesia yang dicita-citakan akan berbuah kesejahteraan.
Salah satu cara yang bisa dilakukan SBY untuk memperlihatkan sinyal keseriusannya adalah dengan mengevaluasi kembali komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang membantunya dalam melaksanakan pekerjaan sebagai kepala pemerintahan.
Karena persoalan kita saat ini berkenaan dengan masalah hukum dan penegakan hukum, maka mau tidak mau, SBY harus fokus untuk mengganti orang-orang yang selama ini dia percaya untuk di badan atau lembaga hukum dan penegakan hukum. Evaluasilah Menteri Hukum dan HAM, anggota Satgas, juga aparat penegak hukum di bawahnya, yakni Kejaksaan Agung dan Polri.
SBY harus semakin menyadari bahwa ketiadaan pemerintah dan kepemimpinan serta ketiadaan peran aparat penegak hukum hanya akan membuat rakyat semakin yakin bahwa mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan, ingat, jalan penyelesaian yang diambil masyarakat dengan mengabaikan hukum sering kali berupa jalan kekerasan yang menelan korban jiwa.
Kita berkepentingan agar negara ini bisa sejahtera dan duduk sejajar dengan negara-negara sejahtera lainnya. Dan kita menaruh harapan besar pada SBY. Jadi, sekali lagi, janganlah SBY menciderai kepercayaan ini.
Selebihnya, wallahualam bisawab. [***]
Penulis adalah jurnalis senior, pengamat media dan pendiri Inilah.Com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silahkan memberi komentar