Selasa, 30 April 2013

KPK Periksa Sekjen DPR

Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (30/4/2013).

Winantuningtyastiti dimintai keterangan dalam kapasitas saksi kasus penyuapan pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian RI dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan terdakwaLuthfi Hasan Ishaaq (LHI).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI yang kasus TPPU," kata Kabag Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Dalam kaitan kasus ini, disinyalir penyidik KPK akan menelusuri administrasi keanggotaan Lutfhi sebagai anggota Komisi I DPR dan terkait pendapatan resminya sebelum kasus tersebut terbongkar KPK.

Winantuningtyastiti sendiri telah memenuhi panggilan KPK sejak pukul 09.35 WIB. Mengenakan jilbab dan baju batik itu enggan berkomentar saat ditanyai wartawan.

Selain dia, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Mereka yakni, Muhamad Kholid Artha selaku PPAT dan juga Tri Kurni Rahayu dari pihak swasta.-Tribun News

KPK Periksa Sekjen DPR untuk Kasus Pencucian Uang Luthfi

Penyidik KPK memeriksa Sekjen DPR Winantuningtyas terkait kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. Winanungtyas hadir untuk menjalani pemeriksaan.

"Saksi untuk LHI," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2013).

Winantuningtyas tiba di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, pukul 09.30 WIB. Winantuningtyas datang dengan mengenakan batik cokelat dan berkerudung.

Sebelumnya, KPK pernah memanggil Winantuningtyas sebagai saksi di kasus suap impor daging untuk tersangka yang sama, yaitu Luthfi Hasan.

Saat itu dia menjelaskan apa saja tugas Komisi I DPR, komisi saat Luthfi masih menjadi anggota dewan. Ia juga mengatakan, tak ada hubungan antara tugas komisi I dengan kuota impor daging.

Selain Winantuningtyas, KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Mereka adalah pejabat pembuat akta tanah Muhammad Kholid Artha dan dari swasta Tri kurnia rahayu. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk mantan presiden PKS, Luthfi Hasan.-detik News

Ditanya soal Eva Handayani, Irjen Djoko Susilo Tetap Membisu

Aksi membisu Irjen Djoko Susilo kepada wartawan masih berlangsung. Termasuk ketika ditanya soal nama Eva Susilo Handayani yang muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM yang mendudukannya sebagai terdakwa.

Djoko yang mengendarai mobil tahanan tiba di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, pada sekitar pukul 09.25 WIB, Selasa (30/4/2013). Djoko menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi).

Pertanyaan tentang Eva Handayani, tidak dia jawab. Namun oleh penasihat hukum Djoko, Juniver, dikatakan bahwa Eva Handayani merupakan putri dari istri pertama Djoko, Suratmi.

"Eva putri dari istri pertama," tegas Juniver.

Berdasar hasil penelusuran tim KPK menemukan sejumlah kejanggalan mengenai indentitasnya yang juga muncul di akta kelahiran keluarga Irjen Djoko. Dalam dakwaan disebutkan, Djoko menggunakan nama Eva Handayani untuk membeli SPBU di Jawa Tengah dan sejumlah tanah.

"Sesuai yang tercantum dalam daftar kartu keluarga terdakwa 1 September 2009, terdakwa dan Suratmi juga mempunyai anak yang bernama Eva Susilo Handayani yang dilahirkan di Madiun pada 28 Juli 1980," ujar Jaksa Rusdi Amin di PN Tipikor (23/4).

Namun setelah ditelusuri oleh tim KPK, Eva ternyata bukan anak Irjen Djoko dan Suratmi, istri pertamanya. Ha tersebut didasarkan pada akta kelahiran yang ada di Kota Madiun.

"Berdasarkan akta kelahiran di Kota Madiun, tercantum Eva Susilo Handayani merupakan anak dari Sukarno Hadi Wiyono dnegan Titiek Roem," kata jaksa Rusdi.-detik News

Anis Matta Imbau Sarjana Luar Negeri Kerja di Indonesia

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengimbau kepada mahasiswa Indonesia di luar negeri agar menyelesaikan kuliah secepat mungkin, dan segera kembali ke Tanah Air.

Imbauan itu diutarakan Anis saat tampil dalam talkshow yang diselenggarakan mahasiswa Indonesia di halaman Tembok Konstantinopel, kawasan Museum Panorama, Istanbul, Turki.

"Cepat selesaikan kuliah karena Indonesia membutuhkan pikiran dan keahlian Anda semua. Pulang segera untuk turut mengakselerasi kemajuan bangsa," kata Anis dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (30/4/2013).

Presiden PKS juga meminta ribuan mahasiswa di luar negeri agar tidak tergoda bekerja di negara lain, hanya karena memburu penghasilan yang lebih besar dibanding bila mengabdi di Tanah Air.

Bagi Anis, sangat disayangkan bila para sarjana jebolan luar negeri memilih mengimplemantasikan ilmunya buat negara lain. Padahal, Indonesia pun sangat membutuhkannya.

Lebih lanjut Anis menegaskan, mahasiswa dan para sarjana Indonesia luar negeri bagian generasi muda baru yang sangat dibutuhkan bagi bangsa. "Anda bagian generasi baru yang kini mulai tumbuh," papar Anis.

Sebelumnya, Anis juga meminta warga Indonesia di tanah rantau agar menjalankan fungsi yang lebih besar.

"Jangan lagi berorientasi pada diri sendiri saja. Warga Indonesia di luar (negeri) sepatutnya juga menjalankan peran diplomasi. Anda semua adalah diplomat Indonesia," papar Anis

Dutabesar Indonesia untuk Turki Nahari mengungkapkan, jumlah mahasiswa Indonesia di Turki sekitar 600 orang. Jumlah ini naik 100 persen dibanding dua tahun sebelumnya.

Anis Matta dalam kesempatan itu menyebut para mahasiswa yang menuntut ilmu keteknikan sebagai 'Habibie Muda' yang bakal membawa Indonesia lebih modern dan sejahtera.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid dan Mahfud Sidiq berharap agar para mahasiswa luar negeri menyelami semangat Muhammad Al-Fatih, pejuang dan tokoh muda dan monumental Turki, yang berhasil memimpin penaklukan Konstantinopel.-Tribun News

Diam-Diam SBY Kumpulkan Tokoh Politik

Usai kunjungan kerjanya ke tiga negara Asean selama sepekan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali ke kediaman pribadinya di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 26 April 2013. Pada Sabtu, 27 April SBY menerima utusan khusus Raja Yordania di kediamanya.

Dan pada Minggu, 28 April 2013, secara diam-diam SBY mengumpulkan tujuh tokoh politik dan komunikasi di kediamanya untuk membahas mekanisme konvensi Partai Demokrat. Tak ada sedikit pun informasi ke media terkait agenda SBY tersebut.

Hal itu baru SBY ungkapkan melalui akun Twitternya @SBYudhoyono pada Senin, 29 April malam.

"Hari Minggu kemarin, saya bertemu 7 tokoh politik & komunikasi. Saya minta ide saya ttg konvensi Capres 2014 dikritisi," tulis SBY.

Dalam kesempatan itu, SBY meminta pandangan bagaimana membuat konvensi capres yang sukses dan berguna untuk rakyat.

"Pandangan mereka jernih, jujur & terbuka. Termasuk bagaimana membuat Konvensi Capres tsb sukses & bermanfaat utk rakyat," kata SBY.

SBY berharap dalam konvensi itu, rakyat selaku voter tidak dilepaskan begitu saja, melainkan turut serta menilai tiap calon yang maju dalam konvensi partainya.

"Gagasan saya adalah melibatkan rakyat dalam seleksi Capres 2014 melalui mekanisme konvensi," tuturnya.

"Nantinya selama 6-8 bulan, rakyat bisa mengikuti visi dan solusi yang ditawarkan tiap Capres dalam konvensi. Realistis?," kata SBY.

Seperti diketahui, Partai Demokrat berencana melaksanakan konvensi guna menjaring calon presiden berkualitas yang pantas diusung oleh partai berlambang bintang mercy itu. Sejumlah tokoh menyatakan kesediaanya untuk bergabung seperti mantan Ketua Mahkamah Agung Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Marzuki Alie dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.-Okezone

Kejagung Imbau Lagi: Susno Duadji Menyerahlah!

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari Susno Duajdi. Kejagung berharap Susno kooperatif dan taat hukum. Tak membuat suasana semakin ramai dengan pernyataan-pernyataan di youtube.

"Kita imbau, kita berharap menyerahkan diri," kata Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Arimuladi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (30/4/2013).

Setia menjelaskan, hingga pagi ini pengejaran dan pelacakan terus dilakukan. Kejagung tetap berkeyakinan, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Susno harus dieksekusi menjalani pidana 3,5 tahun atas kasus korupsi pengamanan Pilgub Jabar 2008.

"Putusan pengadilan sudah sesuai prosedur," tambahnya.

Kejagung juga tak risau bila Susno terus memberikan keterangan lewat youtube soal perkaranya. "Kita ikuti perkembangannya," tutupnya.-detik News

Masih di Bawah SBY, Ketua Demokrat Jateng juga Ramai-ramai Calonkan Anggota Keluarganya

Untuk urusan upaya membangun dinasti politik di Partai Demokrat, tidak hanya dilakukan Sang Ketua Umum, yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Sukawi Sutarip juga melakukan hal yang sama. Sukawi Sutarip sendiri merupakan mantan politikus PDI Perjuangan.

Bekas politikus Partai Demokrat Mamun Murod Al Barbasy menyebut Sukawi Sutarip menempati ranking kedua dalam praktek nepotisme setelah Keluarga 'Bani Cikeas'.

Berikut nama-nama keluarga besar Sukawi yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif sementara Partai Demokrat.

1. Sukawi, caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jateng 9 nomor urut 1.
2. Sinto Sukawi (istri sukawi) caleg DPR RI dapil Jateng 2 nomor urut 2.
3. Tulis Sutarif (adik kandung Sukawi) caleg DPRRI dapil Jateng 9 nomer urut 1.
4. Sri Ratnawati (istri Tulis Sutarip) caleg DPR RI dapil Jateng 9 nomer urut 9.
5. Ina Sukawati (anak pertama Sukawi) caleg DPRD provinsi dapil Jateng 3 nomer urut 1.
6. Jhomy (suami Ina Sukawati) caleg DPRD Kabupaten Pati dapil 1 nomor urut 1.
7. AS Sukawi Wijaya (Yoyok, anak kedua Sukawi) caleg DPRD Provinsi dapil Jateng 1 nomor urut 1.
8. Suswati (istri Yoyok) caleg DPRD Kota Semarang dapil 2 nomor urut 1.
9. Suharli (kakak kandung Sukawi) caleg DPRD provinsi dapil Jateng 2 nomor urut 2.

"Luar biasa bukan? Partai politik telah benar-benar menjadi semacam CV, 'perusahaan politik keluarga," ungkap Mamun, loyalis Anas Urbaingrum yang namanya dicoret sebagai caleg dari Dapil Jateng VII pagi ini (Selasa, 30/4).-RMOL

Senin, 29 April 2013

Mengaku Sakit Usai Makan Nasi Kucing, Anas Batal Diperiksa KPK

Mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Absennya Anas untuk memberi kesaksian soal kasus korupsi proyek Hambalang dikarenakan dia sakit.

"Hari ini Pak Anas belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa karena dalam keadaan sakit," kata Firman Wijaya, kuasa hukum Anas saat berada di gedung KPK.

Firman mengaku belum mengetahui sakit yang dialami oleh kliennya tersebut. Yang pasti, kata dia, Anas sudah berobat ke dokter kemarin malam.

"Sakitnya apa, kami belum tahu. Anas mengatakan kepada saya dia sakit setelah makan nasi kucing kemarin malam," kata Firman.

Pengacara itu datang ke kantor KPK dengan didampingi tim kuasa hukum lainnya. Mereka meminta KPK agar menjadwal ulang pemeriksaan atas Anas. Mereka juga membawa surat keterangan sakit Anas dari dokter.

"Kami meminta penjadwalan ulang kapada KPK agar ada penjadwalan ulang untuk pemeriksaan berikutnya," kata dia.

Firman memastikan Anas akan hadir untuk memberi kesaksian di lain waktu. "Beliau akan hadir," katanya.-VIVAnews

Anas Urbaningrum Batal Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Padahal, sedianya hadir, Anas akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Alfian Mallarangeng.

Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mengungkapkan, kliennya tidak bisa hadir lantaran mengalami gangguan kesehatan.

"Pada kesempatan hari ini saya sampaikan surat kepada KPKmengenai kondisi Pak Anas, yang hari ini belum bisa hadir memenuhi undangan panggilan sebagai saksi di KPK. Alasannya kesehatannya dia sakit," kata Firman di kantor KPK, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Kendati demikian, Firman tidak mengetahui rinci sakit apa yang diderita kliennya itu.

"Kurang tau Persisnya. saya denger abis makan nasi kucing terus sakit. Tapi sudah periksa dokter, kami minta penjadwalan ulang padaKPK dalam pemeriksaan berikutnya," kata Firman sembari memperlihatkan surat keterangan dokter.-Tribun News

"Sebagai Mantan Penegak Hukum, Susno Harusnya Mengerti"

Kejaksaan Agung minta mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji segera menyerahkan diri. Sebab siapa pun sama di depan hukum.

"Beliau mantan penegak hukum. Beliau mengerti, semua sama di mata hukum. Kami minta beliau koperatif," kata Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Ari Muladi, Jakarta, Senin 29 April 2013.

Ia mengatakan, Kejaksaan sudah meminta bantuan Polri untuk menghadirkan paksa mantan Kapolda Jawa Barat itu. Kejaksaan, kata Setia Untung, sudah mengirim surat khusus ke Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

"Resminya hari ini Kajagung mengirimkan surat ke Kapolri. Kami minta untuk menghadirkan Susno secara paksa," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya akan kesulitan jika Polri tidak mau membantu menghadirkan mantan perwira tinggi di Mabes Polri itu.

Meski begitu, Kejaksaan Agung tetap bersikukuh mengeksekusi Susno Duadji karena sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. "Kami akan hadirkan beliau secara paksa," tegasnya.

Susno Duadji menjadi terpidana korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. MA menguatkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Susno.-VIVAnews

Kejaksaan: Susno Akan Dihadirkan Paksa

Mantan Kabareskrim Susno Duadji kini resmi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Ari Muladi mengatakan pihaknya segera membahas pencarian Susno dengan Mabes Polri.

"Resminya hari ini Kajagung mengirimkan surat ke Kapolri. Kita minta untuk menghadirkan Susno secara paksa," kata Untung di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI, Jakarta, Senin, 29 April 2013.

Susno Duadji masuk dalam DPO berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.B-1618/0.14/Ft/04/2013 tgl. 26 April 2013, dan juga surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Isinya meminta bantuan pencarian serta menghadirkan Susno secara paksa.

Surat tersebut dikirim secara berjenjang dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Polres Metro Jaksel, lalu dari Kejati ke Polda Metro Jaya. Melalui Kejagung RI surat DPO itu diteruskan ke Mabes Polri, serta diedarkan ke seluruh kantor kejaksaan di Indonesia.

Surat itu, kata Untung, juga meminta koordinasi dengan Kapolri untuk membantu pencarian Susno. Menurutnya, sulit bagi Kejaksaan menghadirkan Susno tanpa bantuan Kepolisian. Pensianan jenderal polisi berbintang tiga itu kini tak jelas keberadaannya.

Semalam tim kejaksaan telah melakukan pemeriksaan di empat tempat yang diduga sebagai kediaman mantan Kabareskrim Mabes Polri itu. Namun petugas kejaksaan harus kembali dengan tangan hampa. Kejaksaan bersikukuh eksekusi Susno Duadji sudah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Kejagung. "Kita akan hadirkan beliau dengan paksa," kata untung.

Susno Duadji adalah terpidana korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Mahkamah Agung menguatkan putusan bahwa Susno terbukti bersalah, dan dijatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.-VIVAnews

Pengacara: Keluarga Susno Keluhkan Penggeledahan Jaksa

Keluarga Susno Duadji mengeluhkan tindakan tim jaksa gabungan yang menggeledah tiga rumah yang bersangkutan, Minggu malam, 28 April 2013. Menurut keluarga, jaksa tak bawa surat tugas.

"Keluarga sudah meminta surat tugas dan geledah, tapi jaksa tidak bisa menunjukkan surat apapun," kata Fredrich Yunadi saat dihubungi VIVAnews, Senin 29 April 2013.

Menurut keluarga, imbuhnya, beberapa orang yang mengaku dari kejaksaan dan kepolisian mendatangi rumah mereka dengan pakaian dinas. "Ada juga yang pakai baju preman."

Fredrich mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mewakili keluarga. "Saya hanya sarankan, keluarga laporkan saja ke polisi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tim jaksa menggeledah rumah Susno di Jalan Wijaya 10 nomor 1, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan setelah jaksa gagal mengekseksusi Susno, Rabu lalu. Susno merupakan terpidana korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Kemudian, tim menyasar ke rumah selanjutnya yang berada di Jalan Abuserin Nomor 2b Cilandak, Fatmawati, Jakarta Selatan. Di tempat itu petugas juga tidak menemukan Susno dan keluarga.

Tidak berhenti sampai situ, petugas akhirnya mendatangi rumah ketiga di Jalan Cibodas 1, Puri Komplek Cinere, Depok.-VIVAnews

Hari Ini KPK Periksa Iyus Djuher terkait Dugaan Suap Izin Makam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan makam mewah di Desa Artajaya, Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat.

Namun, kader Partai Demokrat yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka yang lain.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Senin (29/4/2013).

Selain Iyus, KPK memanggil tersangka Usep Jumeno pegawai di Pemerintah Bogor dalam kapasitas saksi.

Pada perkara, lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Di antaranya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher (ID), Direktur PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo (SS), Usep Jumeino (UJ) selaku pegawai di Pemerintah Bogor, Listo Wely (LW) selaku pegawai honorer di Pemerintah Bogor, Nana Supriatna (NS) selaku pihak swasta.-Tribun News

Susno Ditetapkan sebagai Buron, PBB: Dia Tetap Bacaleg

Terpidana korupsi yang juga caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Susno Duadji, telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai buronan. Sekjen PBB BM Wibowo menegaskan, meski buron Susno tetap bakal caleg yang masih diverifikasi KPU.

"Hari ini Susno Duadji dinyatakan berstatus DPO (Buron). Kami nyatakan Susno tetap bacaleg PBB," kata Sekjen PBB BM Wibowo, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (29/4/2013).

Menurutnya, Susno yang terjerat pidana korupsi sebetulnya tidak melarikan diri, mantan Kabareskrim itu hanya menolak dieksekusi jika dasar hukum yang dikenakan tidak jelas.

"Setahu saya Pak Susno tidak lari dan tidak sembunyi, hanya menghindar dari eksekusi yang tanpa dasar hukum," ucapnya.

"Oleh karena itu, menyangkut pencalegan, PBB tetap dalam posisi semula sambil menunggu bagaimana akhir dari proses hukum yang ganjil ini. Semoga penetapan DPO tidak memicu kehebohan-kehebohan baru," imbih Wibowo.

Sebagaimana diketahui, kejaksaan agung telah menetapkan terpidana korupsi Susno Duadji sebagai buronan, hal ini menyusul gagalnya upaya 3 kali eksekusi terhadap Susno Duadji.

"Ya itu namanya secara de facto sudah sebagai buron. Kewajiban kita semua untuk membantu pelaksanaan pencarian dan penangkapan yang bersangkutan," kata Wakil Jaksa Agung Darmono, kepada detikcom, Senin (29/4).

Mantan Kabareskrim itu mangkir dari eksekusi jaksa di rumahnya di Dago, Bandung Rabu (24/4) lalu. Susno dieksekusi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis pidana 3.5 tahun atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat pada tahun 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (PT SAL).-detik News

KPK Periksa Bupati Bogor terkait Kasus Hambalang

Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Senin (29/4/2013). Rachmat akan dimintai keterangan sebagai saksi.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AAM (Andi Alfian Mallarangeng), DK (Deddy Kusdinar), dan TBMN (Teuku Bagus Muhammad Noer),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

KPK memeriksa Rachmat karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Proyek pengadaan sarana dan prasaranan olahraga itu didirikan di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pemeriksaan Rachmat ini bukan yang pertama. KPK juga memeriksa Rachmat sebagai saksi Hambalang pada pertengahan Desember tahun lalu. Seusai diperiksa tahun lalu, Rachmat mengaku didesak untuk mendatangani rencana tapak (site plan) proyek Hambalang.

Saat ditanya siapa pihak yang mendesaknya, Rachmat mengaku hanya ingin bersikap kooperatif dengan pemerintah pusat. Rachmat juga mengatakan, tidak ada pelanggaran yang dilakukannya terkait penandatanganan site plan ataupun izin mendirikan bangunan (IMB) Hambalang.

Adapun, peran Bupati Bogor disebut dalam laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang. Bupati Bogor diduga ikut melakukan pelanggaran undang-undang. BPK menyebut Bupati Bogor menandatangani rencana tapak (site plan) meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek Hambalang sehingga diduga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan Peta Situasi.

Selain itu, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek Hambalang sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

Atas audit BPK ini, Rachmat pernah menyampaikan tanggapannya. Rachmat saat itu mengaku didesak untuk menandatangani rencana tapak tersebut. Dia juga membantah ada uang pelicin untuk memuluskan perizinan Hambalang kendati tidak dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Menurut Rachmat, persetujuan izin lokasi ditandatangani bupati terdahulu.

Selain itu, kata Rachmat, proyek Hambalang sudah dimulai sebelum terbit IMB. Dia mengaku sempat bertemu Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam pada Februari 2010. Selain memeriksa Rachmat, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.-KOMPAS

Jadikan Ibas Sekjen, 'Sesaji' Loyalitas Anas pada SBY

Anas Urbaningrum sebenarnya sudah menunjukkan loyalitasnya kepada pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi SBY tetak mencurigai Anas.

Loyalis Anas Urbaningrum, Mamun Murod Al Barbasy menjelaskan, sebelum Kongres Demokrat Bandung, Mei 2010 lalu, SBY secara terbuka di hadapan kader-kader di Cikeas menyatakan putranya, Edhie Baskoro, tidak akan menjadi Sekjen bagi kandidat manapun yang kelak terpilih.

Saat itu, ada tiga calon. Selain Anas, juga maju adalah Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng. Nama terakhir ini yang mendapat dukungan dari Cikeas.

"Mungkin SBY menyadari bahwa Ibas masih terlalu hijau di kancah politik praktis, pengalamannya masih minim. Ibas baru aktif di Demokrat awal 2008 dan posisinya masih Departemen. Kalau sekarang setingkat biro lah," kata Mamun pagi ini sambil tertawa kecil.

Tetapi Anas yang terpilih dalam kongres, memaksa untuk menempatkan Ibas sebagai Sekjen. Tentu sambil berharap dengan segudang pengalaman organisasinya, Anas bisa 'membimbing' Ibas.

Menempatkan Ibas sebagai Sekjen, ungkap Mamun, jelas hal itu adalah bentuk penghormatan dan loyalitas Anas kepada SBY. "Ibas jadi Sekjen, 'sesaji' loyalitas Anas pada SBY," katanya.

Tetapi, tetap saja, Anas dicurigai dan didendami oleh faksi Cikeas. "Karena Anas dipandang sudah merusak skenario SBY di Kongres Bandung dan skenarionya untuk tahun 2014," demikian Mamun. -RMOL

Tiga Rumah Susno Duadji Disusuri Jaksa dan Polisi

Tim gabungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama dengan Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Minggu malam 28 April 2013, melakukan pengeledahan ke rumah terpidana kasus dugaan korupsi jasa pengamanan pilkada Jawa Barat, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.

Informasi yang dihimpun VIVAnews dilokasi, tim menyusuri tiga rumah mantan Kabareskrim Mabes Polri itu yang terletak berjauhan. Pertama, mereka mendatangi rumah Susno di Jalan Wijaya 10 nomor 1, Jakarta Selatan. Disitu tim tidak menemukan Susno, bahkan tidak ada satu orangpun yang berada di dalam.

Kemudian, tim menyasar ke rumah selanjutnya yang berada di Jalan Abuserin No.2b Cilandak, Fatmawati, Jakarta Selatan. Di tempat itu petugas juga tidak menemukan Susno dan keluarga. Tidak berhenti sampai situ, petugas akhirnya mendatangi rumah ketiga di Jalan Cibodas 1, Puri Komplek Cinere, Depok.

Untuk mencari Susno, tim gabungan yang berjumlah 46 orang ini awalnya meminta izin kepada ketua RT setempat untuk dilakukan pengeledahan. Petugas memanjat pagar, selanjutnya mendobrak pintu utama masuk ke rumah mewah berlantai dua itu.

Pengeledahan di rumah Cinere ini, dilakukan sejak pukul 00.10 WIB dan selesai sekitar pukul 01.00 WIB, Senin 29 April 2013, tanpa membawa hasil. Petugas juga terlihat tidak membawa satu dokumen apapun untuk jadikan barang bukti tambahan.

Sebelumnya, Kejaksaan gagal mengeksekusi Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji karena yang bersangkutan mendapat perlindungan dari Polda Jawa Barat, Rabu malam lalu. Anehnya, perlindungan terpidana kasus korupsi itu malah direstui Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Kapolri berargumen, siapapun berhak meminta perlindungan polisi jika merasa terancam. Tak hanya Susno. "Kalau ada orang di dalam tahanan diancam dan diteror, masak polisi membiarkan dan tak mengamankannya?" kata Kapolri dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung di Mabes Polri, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Perlindungan itu, menurut Timur, terkait juga dengan keterlibatan elemen masyarakat lain di lokasi ketika tim jaksa gabungan hendak membawa paksa Susno ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Susno merupakan terpidana 3,5 tahun penjara dalam korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Dalam jumpa pers yang sama, Jaksa Agung Basrief Arief membenarkan ucapan Kapolri. Basrief menilai, eksekusi atas Susno lebih baik dijadwal ulang. Kalau dipaksakan Rabu kemarin, Basrief khawatir malah menimbulkan masalah baru. Di sisi lain, imbuhnya, tim jaksa eksekutor pun kelelahan.-VIVAnews

Nomor Urut 1 di Atas Sutan Bhatoegana, Ruhut: Ini Reward dari Pak SBY

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, agaknya tengah berbangga hati. Ruhut mendapat nomor urut 1 sebagai caleg dari Dapil Sumatera Utara I melampaui kader lain. Ruhut menilai perolehan nomor urut itu sebagai reward dari sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

"Aku terima kasih kepada Tuhan dan Pak SBY, jadi Pak SBY betul-betul memberikan semua kader ada rewardnya. Di situ yang aku sangat bangga punya pemimpin yang objektif," kata Ruhut Sitompul saat berbincang, Senin (29/4/2013).

Ruhut kemudian menjabarkan apa yang telah dilakukannya untuk partai dan pembelaan terhadap SBY selama ini, baik SBY sebagai presiden maupun sebagai petinggi Partai Demokrat.

"Kemarin begitu rebutan jadi pengurus aku nggak mau, aku bukan manusia tipe begitu. Tapi begitu nomor urut dapat nomor 1, aku bisa buktikan," ucapnya sedikit tertawa.

Begitu juga menurutnya dengan kader lain yang menjadi caleg dengan nomor urut yang telah ditentukan, semuanya atas penilaian dari sang ketua umum dan sekjen partai.

"Kalau dekat, semuanya dekat dengan Pak SBY. Beliau punya reward untuk semua. Karenanya mereka harusnya malu diberikan nomor urut 1 (jika tak pernah berbuat untuk partai)," ucapnya.

Ruhut Sitompul akan bersaing dengan dua politisi Partai Demokrat lainnya di Dapil Sumatera I, lawannya adalah Sutan Bathoegana yang mendapat nomor urut 2 dan Ramadhan Pohan di nomor urut 4.-detik News

Sabtu, 27 April 2013

Menkumham: Nazaruddin Keluar Sel Atas Rujukan RS Polri

Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kasus keluarnya mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, akibat mengeluh sakit batu empedu.

Saat menghadiri hari Bhakti Pemasyarakatan ke-49 bertajuk Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani, di kantor Ditjen Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan, Nazaruddin keluar sel dan dirawat di RS Abdi Waluyo sejak 11 April 2012.

Menurut Amir, narapidana kasus wisma atlet itu bisa keluar atas rujukan RS Polri. Maka dari itu, pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kasus tersebut. Apakah yang bersangkutan memang layak mendapat izin keluar rutan selama sembilan hari untuk berobat.

"Sedang dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Apabila nanti petugas (Kalapas) terbukti melanggar aturan, tentu kami akan menjatuhkan sanksi," kata dia.

Amir Syamsuddin juga bereaksi cepat dengan mengambil kebijakan untuk memberhentikan sementara Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Cipinang Jakarta, Syaiful Sahri.

"Bukan dipecat, tetapi diberhentikan sementara," kata Amir Syamsuddin.-VIVAnews

Menkum HAM akan Perketat Izin Terpidana yang Berobat ke Luar Rutan

Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet M Nazaruddin keluar dari Rutan Cipinang untuk berobat pada 11 April 2013 lalu. Hal itu mendapat kritik publik meski Nazaruddin sudah kembali ke Rutan. Kemenkum HAM akan melakukan seleksi ketat terhadap terpidana yang dapat diizinkan berobat ke luar rutan.

"Kami akan meminimalisasi tahanan untuk mendapat perawatan kesehatan, tapi tentu yang benar sakit akan mendapatkan yang terbaik, tentu dilakukan dengan tertib dan benar," ujar Menkum HAM Amir Syamsuddin di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Amir mengatakan bagi terpidana yang memang memerlukan perawatan medis segera, akan diberi prioritas rujukan ke rumah sakit pemerintah. Dia mengaku secara menyeluruh cukup banyak laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan telah beredarnya orang yang berstatus narapidana dan bisa meminta izin berobat.

"Sedang ditelusuri apakah mereka layak untuk itu. Tapi, jika ditemukan hal-hal menyimpang Kemenkumham akan bertindak," cetusnya.

Nazaruddin tidak menempati ruang tahanannya pada 11 April 2013 lalu. Suami Neneng Sri Wahyuni menderita sakit batu empedu dan dirawat di RS Abdi Waluyo. Baru tanggal 20 April 2013, Nazaruddin kembali ke Rutan Cipinang.

Gara-gara perizinan itu, Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Cipinang Jakarta, Syaiful Sahri, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menkum HAM.

"Saat ini, pemberhentian sementara Kalapas Cipinang, sementara dilakukan evaluasi. Sanksi tergantung dari hasil pemeriksaan," pungkasnya.-detik News

Dulu Polisi Seret Susno, Kini...

Masih ingat berita mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji ”ditangkap” provos di Bandara Soekarno-Hatta pada 12 April 2010? Sepenggal adegan penjemputan di tangga menuju toilet ruang tunggu bandara itu cukup dramatik.

Penangkapan itu terkait dugaan pelanggaran disiplin karena Susno akan bepergian ke Singapura tanpa izin pimpinan Polri. Kepala Polri waktu itu Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Namun, saat jaksa akan menegakkan hukum dengan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana Susno dalam perkara korupsi, tidak ada aparat kepolisian, termasuk provos, yang ikut membantu eksekusi Susno dan melindungi jaksa.

Sebaliknya, aparat kepolisian justru terkesan melindungi Susno. Kesan itu muncul saat Susno mendapat pengawalan ketat dari polisi saat jaksa akan mengeksekusi Susno. Mantan Kepala Bareskrim itu dibawa dari rumahnya di Resor Dago Pakar, Kabupaten Bandung, dengan pengawalan mobil patroli serta 60 petugas Direktorat Sabhara Polda Jawa Barat.

Jaksa pun gigit jari, gagal mengeksekusi Susno. Memang sangat ironis. Mengapa Susno begitu terkesan sangat dilindungi aparat kepolisian saat akan ditangkap jaksa? Padahal, pada mulanya, aparat kepolisianlah yang menyeret Susno dalam kasus dugaan korupsi, bukan hanya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Susno pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri atas tuduhan menerima suap Rp 500 juta terkait penanganan perkara penangkaran ikan arwana PT Salmah Arowana Lestari di Riau.

Kasus itu terus bergulir ke pengadilan. Susno pun dihukum penjara 3 tahun 6 bulan. Susno juga dijerat kasus hukum terkait kasus korupsi anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mempertanyakan mengapa polisi bersikap ganda terhadap Susno. Pada mulanya polisi menyeret Susno dalam kasus dugaan korupsi dan bergulir sampai ke pengadilan.

Akan tetapi, saat putusan MA akan dieksekusi, aparat kepolisian terkesan ingin melindungi Susno dari jeratan hukum. Emerson mempertanyakan apakah ada posisi tawar-menawar antara Susno dan Polri. Memang, bagaimanapun, Susno pernah mengungkap kasus dugaan praktik mafia hukum di Polri. ”Dia juga pernah janji mau buka-bukaan,” katanya.

Susno ibarat pernah menjadi ”pahlawan” karena memberikan informasi mengenai makelar kasus, khususnya terkait penanganan kasus pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan di Bareskrim Polri, kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang sudah dibubarkan. Namun, Polri membantah melindungi Susno saat akan dieksekusi. Meski demikian, Polri mengakui, Susno pernah meminta bantuan hukum kepada Polri, khususnya Divisi Hukum Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengungkapkan, Susno memang pernah meminta permohonan bantuan hukum kepada Divisi Hukum Polri melalui surat tanggal 14 Februari 2013. Bantuan hukum itu terkait tugas-tugas di bidang kepengacaraan atau pembelaan dan advokasi hukum.

Boy menambahkan, Polri khususnya Divisi Hukum secara internal bisa menggunakan jasa advokat untuk memberi bantuan hukum kepada anggota atau mantan anggota Polri yang mengalami masalah atau kasus hukum dan ingin menggunakan jasa advokat di Divisi Hukum. Susno bisa saja meminta bantuan hukum kepada Divisi Hukum Polri. Namun, bantuan hukum itu tentu bukan dalam bentuk perlindungan fisik dengan mengerahkan ”pasukan” saat Susno akan dieksekusi.

Jika kepolisian ingin membantu jaksa dalam eksekusi, Susno seharusnya dikawal dan dibawa aparat kepolisian ke kantor kejaksaan atau lembaga pemasyarakatan tempat eksekusi bagi terpidana.

Sikap aparat kepolisian yang berlebihan melindungi Susno patut dipertanyakan. Itulah mengapa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pun ikut memeriksa. Menurut Boy, petugas Propam Polri melakukan pemeriksaan terkait penanganan pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Susno. Pengusutan pengamanan itu menjadi penting agar Polri tidak dianggap melindungi Susno yang sudah menjadi terpidana.-KOMPAS

Jumat, 26 April 2013

Kasus Hambalang, KPK Periksa Bupati Bogor Senin Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Rachmat akan diperiksa oleh penyidik KPK Senin (29/4) mendatang.

"Bupati Bogor diperiksa tanggal 29 April," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dihubungi, Jumat (26/4/2013).

Rachmat nantinya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Panggilan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan beberapa waktu lalu yang tidak dipenuhi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini karena sedang menunaikan ibadah umrah.

Dalam kasus Hambalang, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar dan Tengku Bagus. Sedangkan untuk dugaan penerimaan hadiah kasus hambalang, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.-detik News

Elda Deviane Kembali Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Elda Deviane Adhiningrat.

Eks Ketua Asosiasi Perbenihan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Belum diketahui secara pasti apakah Elda telah memenuhi panggilan KPK. Namun berdasarkan jadwal, dia diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB tadi. Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan pemeriksaan Elda.

"Yang bersangkutan (Elda) diperiksa sebagai saksi untuk Tersangka MEL (Maria Elizabeth Liman),” kata Priharsa.

Elda sendiri berdasarkan dari surat dakwaan untuk dua terdakwa Arya Abdi Effendi dan Juard Effendy memiliki peran yang cukup besar dalam kasus tersebut.

Dia diketahui sebagai pihak yang memperkenalkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman pada Ahmad Fathanah yang merupakan teman dekat Eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Selain, Elda, hari ni KPK juga memanggil saksi-saksi lainnya. Mereka adalah Rudy Susanto (swasta), Ichwan Anggar Hertanto (Teller Bank BCA KCU Kalimalang), Suraya (Kepala PIC/KML BCA Kalimalang) dan Agung Yuniarto Pribadi (Account BCA KCU Kalimalang).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS sekaligus anggota DPR RI, Lutfhi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi dan yang teranyar MEL (Maria Elisabeth Liman) sebagai tersangka. Dua tersangka yaitu Arya dan Juard sudah duduk di kursi pesakitan.-RMOL

Suap Daging Sapi, KPK Periksa Pengacara Fathanah

KPK memeriksa kuasa hukum Ahmad Fathanah dalam kasus suap daging dan tindak pidana pencucian uang terkait suap daging sapi impor Kementerian Pertanian. Kuasa hukum Fathanah, Ahmad Rozi, akhirnya memenuhi panggilan KPK setelah mangkir selama tiga kali sejak pekan lalu.

"Ahmad Rozi hadir sebagai saksi untuk kasus suap impor daging sapi," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P, Kamis, 25 April 2013. Selain menjadi kuasa hukum Ahmad Fathanah, Rozi juga menangani kasus kredit fiktif Bank Jabar Banten dengan tersangka Komisaris PT. Radina Niaga Elda Devianne Adiningrat yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Elda juga menjadi saksi untuk kasus suap impor daging sapi Kementerian Pertanian yang kini membelit Fathanah dan juga bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Johan enggan mengungkapkan peranan Rozi dalam suap impor daging sapi. "Itu sudah.masuk materi pemeriksaan," kata dia.

Sumber Tempo yang kenal dengan Rozi menyebut advokat itu sudah lama menangani Ahmad Fathanah. Bahkan sang sumber menyebut Rozi juga pernah menjadi kuasa hukum Luthfi. "Dia diduga mengetahui aset-aset Fathanah dan Luthfi," kata dia.

Selain itu, adapula indikasi Rozi menerima uang hasil pencucian uang dari Fathanah. "Dia juga diduga terima hasil pencucian uang mereka," ujar sumber.

KPK sendiri belum mau berkomentar soal informasi tersebut saat dikonfirmasi. "Sampai saat ini, tidak ada informasi semacam itu yang saya terima," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P.

Kasus suap impor daging sapi terungkap saat komisi antikorupsi menangkap orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah di Hotel Le Meredien, Jakarta, pada 29 Januari lalu. Fathanah diduga menerima duit Rp 1 miliar dari Direktur dan pemilik PT. Indoguna Utama selaku importir daging, yaitu Juard Effendi dan Arya Abadi Effendi.

Duit itu rencananya akan diberikan kepada Luthfi guna mendapatkan kuota impor daging. Saat itu, KPK juga mencokok Juard dan Arya. Esoknya, mantan Presiden PKS itu ditangkap komisi.-Yahoo

KPK Mulai Panggil Saksi untuk Maria Elisabeth Tersangka Baru Impor Daging

Maria Elisabeth Liman telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap impor daging pada Jumat (19/4) pekan lalu. Untuk melengkapi berkas perkara Dirut PT Indoguna itu, KPK langsung memanggil 4 saksi.

"Empat saksi untuk MEL," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Jumat (26/4/2013).

Keempat saksi itu berasal dari pihak swasta, yaitu Elda Devianne Adiningrat, Rudy Susanto, Suraya, dan Agung.

Elda Devianne adalah orang yang diduga ikut memprakarsai pertemuan di Medan bersama Maria. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai perbedaan data Kementerian Pertanian dan PT Indoguna terkait ketersediaan daging sapi di Indonesia. Elda Devianne dan Rudy Susanto adalah dua saksi Maria yang telah dicegah KPK.

Maria menjadi tersangka kasus suap impor daging karena diduga menjadi pihak pemberi suap kepada Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah terkait pengurusan kuota impor daging. Maria diduga melanggar pasal 5 ayat 11 huruf a atau b atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-detik News

Sri Mulyani Belum Mau Bicara Soal Pemeriksaan KPK

Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, yang mantan Menteri Keuangan dan pelaksana Menteri Koordinator Perekonomian, hingga saat ini belum mau bicara kepada pers, terkait pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Washington DC, Amerika Serikat, terkait skandal Bank Century.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani kepada Kompas, Jumat (26/4/2013) pagi ini waktu Indonesia atau malam hari waktu AS.

"Saat ini, saya belum bisa memberikan keterangan. Mungkin pada waktunya nanti," katanya.

Sri Mulyani menyatakan terima kasih atas keinginan Kompas untuk mewawancarainya, dengan tujuan agar pemberitaan tak hanya muncul sepihak dari sisi KPK yang memeriksanya tetapi dua sisi yang berimbang dan obyektif.-KOMPAS

Kapolri Tak Perlu Bela Susno

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan, bahwa mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji berhak mendapat perlindungan kepada polisi.

Hal ini berhubungan dengan proses eksekusi paksa Kejaksaan kepada terdakwa kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 itu.

Menurut Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC), Intan Sari Geni, orang yang sudah terbukti salah tidak perlu dibela dan tidak perlu ada alibi perlindungan hukum kepada terdakwa.

"Ini kan sudah ada keputusan hukum dan kita harus hormati itu, jangan lagi ada yang dibela. Harusnya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penindakan," ungkap Intan kepada Okezone, Kamis (25/4/2013).

Intan menambahkan, jika ada oknum Kepolisian yang terbukti di dalam pengadilan melakukan tindakan korupsi, harusnya tidak perlu dibela dan dilindungi. "Harusnya yang dibela hukum, bukan koruptornya. Walaupun itu petinggi polisi sendiri, harusnya Kepolisian tetap membela penegakan hukum dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," sindirnya.

Dia pun merasa Susno tidak pantas dibela dan dilindugi oleh Kepolisian. "Memangnya dia saksi, harus dilindungi karena banyak ancaman. Ini kan sudah diputuskan, kenapa meski takut kan hanya harus menjalankan hukumannya. Sedangkan, mereka (polisi) saja kerap menghukum orang yang bersalah," tegasnya.

Idealnya, lanjut Intah, seharusnya Kapolri mendorong agar Susno mau menyerahkan diri untuk dieksekusi pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Susno pun seharusnya berjiwa kesatria menjalani hukuman atas kesalahan yang diperbuatnya. "Kalau dia mau mengakui kesalahan secara besar hati, itu lebih terhormat apalagi kalau berani menyerahkan diri," singkatnya.

Sementara itu, Intan mengaku kecewa dengan pernyataan Kapolri terkait berhaknya Susno mendapat perlindungan polisi. "Tidak sepantasnya Kapolri mengatakan itu. kalau perlu dia menegakan hukum jangan pansdang bulu, bisa rusak negara ini kalau itu dibiarkan. Ini jelas dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada Polri," tuntasnya.-Okezone

Siang Ini, M. Nuh Akan Dicecar Komisi X

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh akan dicecar oleh Komisi X DPR RI dalam rapat kerja (raker) atas pelaksanaan kekacauan dan kegagalan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 siang ini (Jumat, 26/4).

"Raker Komisi X dengan Mendikbud mengenai pembahasan UN 2013, pukul 14.00 WIB," ujar anggota DPR Komisi X dari Fraksi Golkar, Zulfadli kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (26/4).

Jelas Zulfadli, dalam raker nanti, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban M. Nuh atas carut-marutnya pelaksanaan UN tahun ini.

"UN harus dievaluasi secara komprehensif," ungkapnya.

Dalam forum raker itu juga, secara lembaga, Komisi X yang membidangi Pendidikan ini akan meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar melakukan penyelidikan terhadap Kemendikbud dalam program UN tersebut.

"Perlu audit investigasi BPK agar pihak-pihak yang melakukan penyimpangan diproses hukum," jelas Zulfadli.

Sebelumnya, Zulfadli juga pernah meninta, agar Presiden SBY segera melakukan evalusi terhadap M Nuh sebagai pelaksana dan penanggungjawab UN.-RMOL

Kamis, 25 April 2013

Ini Empat Modus Penyingkiran Loyalis Anas Urbaningrum

Loyalis Anas Urbaningrum satu per satu digusur dari Demokrat sejak jabatan Ketua Umum diambil alih oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan Presiden RI.

"Modus penyingkiran loyalis-loyalis Anas bermacem-macam," ujar mantan Sekretaris Bidang Agama DPP Partai Demokrat Mamun Murod Albarbasy kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 25/4).

Mamun Murod mencatat, setidaknya ada empat modus untuk mengkucilkan orang-orang dekat mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut.

"Pertama, ada yang dipecat sebagai pengurus sekaligus (dicoret sebagai) caleg seperti saya," kata Mamun yang sedianya akan maju lewat daerah Pemilihan Jawa Tengah VII dengan nomor urut 1.

Modus kedua, tetap diakomodir dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat. Tapi dicoret dari daftar caleg seperti yang dialami Carrel Ticualu. Carrel, Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat, yang juga pengacara Anas Urbaningrum, pun akhirnya mengundurkan diri.

"Ketiga, dicoret dari pengurus tapi tetap caleg. Namun ditaruh di nomor nggak jelas seperti menimpa Patra M. Zen. Dia Dapil Sumsel II nomor urut 8," beber Mamun.

Modus keempat masih lebih beruntung dibanding tiga modus sebelumnya. Yaitu, tetap dipertahankan di kepengurusan Demokrat, tapi nomor urutnya di pencagelan diturunkan. Modus keempat ini dialami orang dekat Anas, Saan Mustopa.

"Saan masuk model keempat. Dia masuk pengurus dan caleg, tapi nomor jelek. Orang sekelas Saan, Wakil Sekjen I, ditaruh di nomor urut 2, itu kan pelecehan," demikian Mamun Murod.-RMOL

Sidang Alquran, Hakim Periksa Zulkarnaen Djabbar dan Anaknya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan IT Laboratorium di Kementerian Agama RI.

Sidang kali ini telah memasuki agenda pemeriksaan kedua terdakwa. Mereka yaitu, polikus partai Golkar, Zulkarnaen Djabbar dan putranya, Dendy Prasetya.

"Hari ini agenda sidang pemeriksaan terdakwa," kata pengacara keduanya, Erman Umar melalui pesan singkatnya , Kamis (25/4).

Sidang, kata Erman menambahkan, seperti biasa akan digelar atau dimulai pada pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tipikor (Kamis, 25/4).-RMOL

KPK Garap Direktur Operasi PT Metaphora

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Jawa Barat terus digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kembali menghadirkan saksi-saksi.

Hari ini, penyidik KPK menyasar keterangan dari perusahaan yang menjadi pelaksana proyek senilai Rp2,5 triliun itu sebagai saksi untuk tiga tersangka Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Mokhammad Noor.

Mereka yakni, Direktur Operasional PT Metaphora Solusi Global Asep Wibowo dan Direktur PT Kian Sukses Abadi Leonard.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (25/4).

Selain dua Direktur itu, Komisi Anti Rasuah itu juga memanggil PNS Ditjend Anggaran Kementerian Keuangan Achmad Maliq.

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Mantan Menteri Pemuda dan Olahrga Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta Ketua Kerjasama Operasi Hambalang Adhi-Wika, Teuku Bagus Muhammad Noor adalah tiga orang tersangka yang menyalahgunakan wewenang hingga menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan pihak lain.

Hasil Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara dari kasus Hambalang mencapai Rp243 miliar.-RMOL

Tak Hanya Sri Mulyani yang Diperiksa KPK di Amerika

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak hanyamemeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, selama berada di Washington DC, Amerika Serikat, terkait penyidikan dana talangan Bank Century. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, penyidik juga memeriksa saksi lain yang berasal dari Bank Indonesia.

"Ternyata ada saksi lain yang diperiksa KPK, salah satunya orang BI (Bank Indonesia)," kata Johan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Namun, dia mengaku belum tahu siapa orang BI yang diperiksa penyidik di AS selain Sri Mulyani tersebut. Johan juga mengatakan, penyidik belum memeriksa Sri Mulyani sejak tiba di Washington pada Rabu (24/4/2013) waktu setempat karena harus memeriksa saksi dari BI itu terlebih dahulu.

"Belum, setelah saksi ini selesai," kata Johan.

Oleh karena itu, penyidik KPK kemungkinan akan berada lebih lama di AS. "Sampai selesai pemeriksaan, sesuai kebutuhan," tambahnya.

Sebelumnya, Johan mengatakan, ada tiga penyidik yang berangkat ke AS untuk memeriksa saksi Bank Century. Pemeriksaan para saksi berlangsung di kantor Kedutaan Besar RI di Washington DC.

KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar dana talangan Century. Sri Mulyani mengetahui kasus Century karena pernah menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menteri Keuangan, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century.

Pada 2012 lalu, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal dana talangan (bailout) pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. Namun, JK membantah soal laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bailout pada 25 November 2008.

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri terkait penyelidikan dana talangan Century. KPK pun sudah meminta keterangan Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam kasus Century, KPK menyatakan, mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya, sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan.-KOMPAS

KPK Periksa Saksi untuk Andi Mallarangeng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Operasional PT Metaphora Solusi Global, Asep Wibowo terkait penyidikan kasus pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat.

Dia diperiksa sebagai saksi yang disinyalir mengetahui dugaan korupsi di proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (25/4/2013).

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan bagi Direktur PT Kian Sukses Abadi, Leonard, dan pegawai negeri di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Achmad Maliq.

Ke tiga saksi ini akan diperiksa untuk tersangka Hambalang, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deddy Kusnidar, dan Ketua Konsorium dari PT Adhi Karya- PT Wijaya Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor.

Dalam kasus itu, ke tiga tersangka diduga telah merugikan keuangan negara Rp243 miliar berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).-Okezone

KPK Periksa Sekretaris dan Sopir Kepala Bappebti

KPK telah menetapkan status cegah terhadap Syahrul R. Sempurnajaya dalam kasus dugaan suap lahan pemakaman mewah di Tanjungsari, Bogor. Jejak dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, itu KPK telusuri dengan memeriksa sopir dan sekretarisnya sebagai saksi.

Sopir Syahrul yang bernama Yatno dan sekretarisnya, Eti Baiti Sarah hari ini dipanggil sebagai saksi. "Keduanya sopir dan sekretaris Kepala Bappebti, dipanggil sebagai saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Kamis (25/4/2013).

Kabarnya, peran Syahrul dalam perkara penyuapan kepada Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher oleh Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo cukup besar. KPK sedang mengklarifikasi, apakah peran dan keberadaan Syahrul yang kabarnya merupakan salah satu pemegang saham PT Gerindo itu bisa termasuk dalam kualifikasi tindak pidana atau tidak. Tim KPK pun mencegah Syahrul, mengingat pentingnya pengakuan dia di kasus ini.

KPK juga sudah menggeledah kantor, rumah dan apartemen milik Syahrul R. Sempurnajaya, terkait kasus suap lahan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Bogor. KPK menggeledah tiga tempat yaitu ruang Syahrul di gedung Bappeti di Jalan Kramat Raya No.172 Jakarta, Apartemen Senopati lantai 18 tower 3 di Jalan Senopati Jakarta Selatan dan rumah di Jalan H Jian No 73, Cipete, Jakarta Selatan.

KPK sudah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut, di antaranya Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher, dan pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bogor, Usep Jumeino.

Tiga tersangka lainnya yakni pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Bogor Listo Wely Sabu, Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna, yang punya kaitan dengan Sentot.

Pada saat penangkapan Selasa (16/4) di rest area Sentul, KPK mendapatkan barang bukti berupa uang senilai Rp800 juta yang diberikan Sentot kepada Usep.

Uang tersebut diduga untuk mengurus izin lahan seluas 100 hektare di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.-detik News

Tiga Alasan Menteri-menteri SBY Nyaleg

Ada tiga alasan kenapa menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II ramai-ramai maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2014 mendatang.

"Pertama, mereka ini kategori orang yang haus kekuasaan. Ini bahaya sekali. Dia tidak mau mengukur diri lagi, yang penting dia ingin terus berkuasa sepanjang masa," ujar Gurubesar Ilmu Politik Prof. Iberamsyah kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 25/4).

Kedua, hal itu membuktikan tidak berjalannya kaderisasi di partai politik. Sehingga yang 'dijual' kader-kader yang itu lagi.

"Ketiga mereka hanya sebagai vote getter (pengumpul suara). Karena kalau terpilih mereka akan mundur lagi. Jadi hanya menangguk suara saja. Ini penipuan, pembodohan kepada rakyat," ungkapnya.

"Tiga faktor ini menyedikan sekali dalam perkembangan politik ini. Makanya, rakyat tidak usah pilih mereka," tandasnya.

Menteri-menteri ini maju sebagai caleg, tidak lepas karena Presiden SBY sendiri adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Bahkan, kalau seandainya tidak ada larangan, SBY pun akan maju sebagai caleg. "Karena dia juga kan haus kekuasaan," demikian Iberamsyah. -RMOL

Penjarakan Pengusaha Nakal, Mahkamah Agung Banjir Pujian

Putusan berani Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha yang tidak membayar gaji buruh sesuai Upah Minimum Regional (UMR) mendapat banyak pujian. Tak cuma dari Komisi Yudisial (KY) dan DPR, juga dari masyarakat.

"Putusan MA harus kita apresiasi. Sebab selama ini banyak sekali pengusaha yang membayar Upah dibawah UMP dengan alasan kondisi perusahaan sedang kritis dan tidak beruntung dalam menjalankan proses produksinya," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/4/2013).

Dalam putusan MA, majelis hakim memutuskan pengusaha dilarang berdalih dengan alasan kepepet dan ekonomi tidak memungkinkan, lalu menggaji rendah buruhnya. Bahkan melanggar aturan yaitu di bawah UMR. Hal ini dinilai sebagai 'penyelahgunaan keadaan' atau dalam bahasa Belanda disebutmisbruik omstandigheden.

"Bahkan ada diantara perusahaan yang meminta penanguhan pelaksanaan UMP sementara secara real, perusahaan tidak dalam kondisi pailit dan beruntung dalam menjalankan perusahaannya," beber Alvon.

Pengusaha asal Surabaya Chandra divonis 1 tahun penjara sesuai Pasal 90 ayat 1a UU Ketenagakerjaan. Sebelumnya dia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Duduk sebagai majelis kasasi Zaharuddin Utama, Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun.

"Berdasarkan hasil wawancara kami dengan para buruh, terkadang mereka di intimidasi untuk menandatangani persetujuan penundaan pelaksanaan UMP dan juga menerima keputusan perusahaan untuk tidak memberikah upah sesuai dengan UMP," beber Alvon.

Atas vonis ini, diharapkan diikuti oleh para hakim di berbagai pelosok Indonesia. Putusan ini juga bisa menjadi rujukan bagi aparat hukum untuk menindak pengusaha nakal.

"Putusan MA yang memvonis bersalah pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan UMP bisa menjadi preseden hukum yang baik untuk bisa ditiru oleh hakim-hakim lainnya," pungkas Alvon.-detik News

Menteri PAN-RB: Paradigma Berpikir Birokrat Salah!

Tingkat kemudahan berusaha di Indonesia terus mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Peringkat doing business pada 2013 ini, melorot ke posisi 129 dari posisi 2012 di 128, dan posisi ke 126 pada 2011.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar meminta jajaran birokrasi yang terlibat dalam urusan izin usaha untuk mengubah paradigma berpikirnya.

“Saya gemas sekali. Mengapa masih lama sekali mengurus izin-izin ini? Yang harusnya cukup dua minggu, tapi kenapa masih 37 hari,” katanya seperti dilansir dari situs MenPAN-RB, Kamis (25/4/2013).

Dia melihat ada yang salah dengan paradigma berpikir birokrat, terutama yang menangani sektor perizinan. “Kalau waktunya dipercepat, sepertinya ada yang hilang. Ini yang harus diubah. Jangan lagi berpikir dengan cara kita, tetapi harus dengan cara mereka,” katanya.

Dia mencontohkan, seorang anak lulusan STM yang ingin membuka bengkel untuk berusaha. Harusnya izin-izinnya dipermudah, kalau perlu gratis sehingga mereka bisa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kalau pola pikir seperti ini diterapkan juga terhadap usaha besar, dia optimistis doing business Indonesia bisa semakin baik, dan 2014 bisa berada di peringkat 75 seperti ditargetkan.

“Selama kita pakai cara lama, kita tidak akan berubah. Kalau Yogyakarta bisa tujuh hari, kenapa DKI Jakarta masih 37 hari. Harus bisa dua minggu,” ujarnya.-Okezone

Rabu, 24 April 2013

Luthfi Hasan Sesumbar Bisa Loloskan 10 Ribu Ton Kuota Impor Daging untuk Indoguna

Eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq pernah sesumbar ke Direktur Utama PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman bisa meloloskan penambahan kuota impor daging mencapai 10 ribu ton.

Padahal, permintaan penambahan kuota impor daging dari Indoguna hanya sebanyak 8000 ton. Permintaan itu diajukan Maria pada 9 Januari 2013.

Fakta itu terungkap dalam sidang perdana dua terdakwa kasus suap impor daging, Arya Abdi Effendi dan Djuard Effendi di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta (Rabu, 24/4). Sidang itu mengagendakan pembacaan dakwaan keduanya. Yang membacakan, Jaksa KPK M Roem.

Awal ceritanya begini. Saat itu, setelah Ahmad Fathanah bahwa memperoleh informasi dari Elda Deviane Adhiningrat yang menyebutkan bahwa apabila permohonan kuota impor daging sapi tahun 2013 dari grup PT Indoguna Utama sebanyak 8.000 ton disetujui Kementan, maka Elizabeth bersedia memberikan fee Rp 5.000 per kilogram atau seluruhnya Rp 40 miliar.

M Roem melanjutkan, Ahmad Fathanah setelah itu kemudian melaporkan ke Luthfi. Dari laporan tersebut, Luthfi lalu meminta Fathanah untuk memberitahukan kepada Maria Elizabeth supaya membawa data data guna meyakinkan Suswono bahwa kebijakan swasembada daging akan mengancam ketahanan pangan nasional sehingga perlu ada penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013.

"Luthfi juga menjanjikan akan mempertemukan Maria Elizabeth dengan Suswono pada tanggal 10 Januari 2013 di Medan, serta bersedia meyampaikan secara langsung kepada Suswono agar Maria diberikan penambahan kuota daging sebanyak 10.000 ton sehingga fee yang akan diterima dari Maria seluruhnya Rp 50 miliar,“ demikian Jaksa M Roem.-RMOL

KPK Dalami Korupsi Kehutanan di Riau

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga hari terakhir terus mendalami kasus korupsi kehutanan, dengan terjun langsung ke Provinsi Riau.

"Sejak Senin (22/4/2013), penyidik sudah berada di Pekanbaru untuk kepentingan mendalami kasus korupsi kehutanan Riau," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, kepadaAntara Pekanbaru per telepon, Rabu (24/4/2013).

Informasi dari penyidik KPK di Pekanbaru, tim dari lembaga hukum tersebut pada Senin (22/4/2013) hingga Selasa (23/4/2013) telah melakukan penelusuran langsung ke lapangan, khususnya di wilayah yang mendapat izin pengembangan lahan bermasalah di Kabupaten Pelalawan dan Siak.

Setelah upaya penelusuran itu, demikian penyidik KPK, pihaknya kemudian melanjutkan dengan memeriksa sejumlah saksi guna memperkuat status tersangka Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

Informasi penyidik, pemeriksaan sejumlah saksi dan penelusuran aset bermasalah sejumlah pejabat terkait dan perusahaan yang terlibat, bakal dilakukan hingga satu pekan ke depan.

"Tim penyidik turun ke Pekanbaru, untuk melengkapi berkas perkara tersangka RZ (Rusli Zainal) pada kasus korupsi kehutanan," kata Johan Budi.

Pada hari ketiga, penyidik KPK memeriksa tiga mantan pegawai negeri sipil yang sebelumnya bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan dua pejabat Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkait kasus korupsi penerbitan izin pengelolaan hutan.

Tiga orang mantan PNS tersebut masing-masing Epi Wiljaya, Edwar Manurung, dan Amrus Vairus, sementara dua pejabat Pemerintah Provinsi Riau yakni Kasiarudin selaku mantan Kepala Biro Hukum dan Eli Staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.

Pemeriksaan kelimanya dilakukan di Ruang Visualisasi Tugas Kepolisian pada Kompleks Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Riau, Jalan Patimura, dimulai pukul 10.00 WIB. -KOMPAS

SBY Paling "Sukses" Menurunkan Produksi Minyak

Selama hampir sembilan tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah sukses menurunkan produksi minyak dari 1,2 juta barel per hari menjadi 884.000 barel per hari.

Dan pada saat yang sama, SBY justru berhasil menaikkan impor minyak mentah dan minyak jadi, sekaligus sangat menguntungkan para mafia migas.

Demikian ditegaskan pakar perminyakan Kurtubi ketika berbicara pada diskusi bertema Grand Design Tata Kelola Energi Nasional yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia di komplek UI, Depok, Selasa (23/4). Diskusi juga menghadirkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Menurut Kurtubi, yang menjabat Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPEES), penyebab terus anjloknya lifting migas karena sistem pengelolaan migas nasional saat ini didasarkan pada UU Migas 22/2001. Lewat UU tersebut, pemerintah telah menjadikan aset milik negara sebagai agunan pada perusahaan asing.

UU Migas nomor 22 telah melanggar konstitusi. Sejak 2004 hingga November 2012, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan 17 pasal yang melanggar UUD 1945. Tapi pemerintah tidak kunjung memperbaiki, bahkan terus menerapkan pasal-pasal yang telah dibatalkan tersebut.

"Ini artinya SBY telah melanggar konstitusi sehingga harus segera diturunkan," kata Kurtubi.

UU Migas juga telah membuat investasi perminyakan di Indonesia nyaris tidak ada. Hal ini disebabkan UU Migas menyebabkan panjangnya proses investasi hingga memerlukan waktu lima tahun sebelum bisa mengebor. Selain itu, UU juga mengharuskan investor membayar berbagai pajak di depan sebelum melakukan aktivitasnya. Padahal, untuk tiap sumur yang dibor, dibutuhkan antara US$ 20 juta-US$ 100 juta, dan belum tentu menghasilkan minyak.

Di negara-negara lain tidak ada aturan seperti di atas. Itulah sebabnya, lanjut dia, pengelolaan iklim investasi migas di Indonesia merupakan yang terburuk di Asia Tenggara dan Oceania.

Dengan berbagai kerugian yang amat besar di sektor perminyakan ini, lanjutnya, sudah seharusnya SBY dihentikan secepatnya. Menunda-nunda upaya menghentikan SBY-Boediono, hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi bangsa Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan Migas.

"Untuk itu, solusi yang harus ditempuh adalah menggelar Pemilu yang dipercepat," ujar Kurtubi.-RMOL

Boediono: Korupsi Tak Lagi Jadi Sel Ganas

Wakil Presiden Boediono menilai, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan. Begitu pula dengan tata kelola pemerintahan setelah kebijakan pemerintah lebih terbuka untuk diawasi oleh publik.

"Transparansi telah menjadi norma di banyak aspek kehidupan publik. Kekuatan monopoli, hibah, tidak lagi membudaya. Begitu pula dengan nepotisme atau kronisme terang-terangan," kata Wapres ketika membuka Konferensi Asosiasi International Anti-Korupsi di Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Wapres mengatakan, hukum secara umum telah membaik meski beberapa orang berpendapat terlambat. Ia menyinggung diterbitkannya tiga Instruksi Presiden terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Selain itu, setiap instansi pemerintah juga telah menyusun rencana aksi tahunan.

Wapres tak sependapat dengan pandangan bahwa korupsi tetap menjadi sel ganas dalam masyarakat.

"Saya pikir itu telah berhenti atau sudah berkurang. Lembaga penegak hukum kita, termasuk KPK yang kuat, telah sangat aktif dalam mengungkap dan mengejar kasus-kasus korupsi," kata dia.

Meski telah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi, menurut Boediono, bukan berarti pekerjaan hampir selesai. Sebaliknya, jika tak berhati-hati dan tegas menghadapi tantangan ke depan, kata Boediono, apa yang telah dicapai dapat dengan mudah dibalik.

"Memerangi korupsi adalah tanggung jawab dan tugas bagi kita semua, seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah. Ini benar-benar tugas dari generasi sekarang dan manfaat yang akan diraih oleh generasi berikutnya. Seperti dalam semua usaha besar, kita perlu rencana untuk mengoordinasikan upaya-upaya oleh pihak terkait," papar Boediono.-KOMPAS

Marzuki Minta SBY Cepat Tunjuk Menteri Keuangan Baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menunjuk Hatta Rajasasebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan. Hatta yang juga Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian harus merangkap jabatan.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRMarzuki Alie meminta Presiden SBY untuk secepatnya memutuskan Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo.

"Saya kira (Hatta) hanya beberapa hari atau minggu saja," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Marzuki kemudian meminta SBY menunjuk Menteri Keuangan definitif. Namun ia memahami saat ini SBY masih berada diluar negeri. "Mungkin waktu melantik tidak sempat maka ditunjuk Plt sampai presiden pulang," imbuhnya.

Politisi Demokrat itu yakin Hatta tidak akan lama menjabat Plt Menteri Keuangan. Ia juga yakin Hatta tidak membuat kebijakan apapun karena sifat jabatannya yang sementara.

Marzuki mengingatkan penujukkan segera menteri keuangan. Pasalnya, tugas yang diemban Hatta sebagai Menko Perekonomian juga terbilang berat.

Jika rangkap jabatan, Marzuki memprediksi kinerja pemerintahan SBY menjadi tidak produktif. "Karena tugas Menko tidak ringan. Saya yakin Menkeu akan segera dilantik," tukasnya.-Tribun News

Menteri M. Nuh Diminta Tidak Hanya Minta Maaf Saat Raker dengan DPR

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Muhammad Nuh diminta tidak hanya minta maaf dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR tanggal 26 April nanti, namun Nuh diminta bertanggungjawab atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang buruk dan menuai kritik dari berbagai kalangan.

Menurut anggota komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin, Menteri Nuh harus bertanggung jawab atas carut marutnya pelaksanaaun UN tahun ini, karena telah mencoreng wajah pendidikan Indonesia.

"Tidak cukup hanya dengan meminta maaf atas persoalan yang terjadi, akan tetapi harus ada tindakan nyata dalam upaya perbaikan metode evaluasi pendidikan ke depannya. Pemerintah harus berani untuk menyerahkan pelaksanaan UN pada badan independen di setiap daerah atau jika pemerintah tidak mampu, maka UN selayaknya harus dihapuskan," ujar Zainuddin kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (24/4).

Jelas politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini, penundaan waktu UN akibat keterlambatan distribusi soal, lembar jawaban yang berkualitas sangat rendah yang mudah rusak hingga jumlah naskah soal yang mencapai 20 jenis soal adalah cermin ketidaksiapan pemerintah dalam mempersiapkan UN dengan baik. Hal ini ditenggarai akan mempengaruhi kondisi psikologis siswa dalam menghadapi dan mengerjakan soal dalam UN.

Sambung dia, Hasil kunjungan komisi X ke daerah menunjukkan betapa tingkat kegelisahan dan kekhawatiran siswa dan juga sekolah sangat tinggi terhadap hasil yang diperoleh dalam UN tahun ini nantinya. Mereka menyesalkan akibat dari sistem sentralisasi pencetakan soal oleh kemendikbud mengakibatkan keterlambatan distribusi soal ke seluruh pelosok daerah, dan ini tentu mempengaruhi secara keseluruhan persiapan di daerah.

Zainuddin juga mensinyalir, jika hasil UN secara nasional nanti menunjukkan penurunan kualitas atau bahkan jika prosentase ketidak lulusan siswa meningkat tinggi, maka sekolah dapat menolak hasil UN 2013 karena evaluasi pendidikan nasional kita telah gagal.

Olehnya itu ia berharap Kemendikbud untuk segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap hasil UN ini nantinya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Dalam rapat kerja dengan komisi X pada tanggal 26 April mendatang kami akan minta agar Menteri Nuh harus bersikap kesatria dalam mempertanggung jawabkan hal ini dan kita berharap semoga tidak terjadi lagi peristiwa serupa di tahun yang akan datang," tandas Zainuddin.-RMOL

Syarif Hasan Berbagi Tips pada Bakal Caleg Agar Kembali Menangkan Demokrat

Ketua Harian DPP Demokrat, Syarif Hasan, optimis dan yakin Partai Demokrat akan kembali menjadi juara di Pemilu 2014. Indikasinya, semangat kader-kader Demokrat di berbagai daerah, termasuk di Riau, sangat tinggi.

"Dengan doa dan kerja, kita akan kembali memenangkan Pemilu 2014," kata Syarif Hasan dalam acara temu kader bersama DPD, DPC, dan bakal Caleg Demokrat di Hotel Labersa, Kampar, Riau, Selasa malam (23/4).

Dalam kesempatan ini, Syarif Hasan memberikan tips agar Demokrat kembali berjaya. Di antaranya, menyampaikan kepada publik bahwa pemerintahan SBY jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Syarif meminta kepada para caleg agar membeitahu publik bahwa selama delapan tahun memimpin, Presiden SBY telah melakukan berbagai gebrakan, dan berhasil memajukan perekonomian. Salah satu indikatornya adalah tingkat kemiskinan yang kian menurun.

Saat Pak SBY pertama memimpin, angka kemiskinan mencapai 17 persen lebih. Sekarang angka kemiskinan tinggal 11,6 persen. Pun demikian, angka pengangguran juga terus menurun. Kini, angka pengangguran tinggal 6,4 persen, dari yang semula sempat dua digit, tepatnya 12 persen lebih.

Sementara itu, jumlah APBN pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila dalam pemerintahan sebelum SBY jumlah APBN cuma sekitar Rp 500 triliun, kini sudah mencapai Rp 1600 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat tinggi.

"Sampaikan semua keberhasilan ini pada rakyat. Sampaikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak DR Haji Susilo Bambang Yudhoyono berhasil dalam membangun pertumbuhan ekonomi," ungkap Syarif Hasan, yang juga Menteri Koperasi dan UKM.-RMOL

Kapolri Pernah Perintahkan Djoko Susilo Cari Dana Biaya Pembentukan Klub Sepakbola

Kapolri Jenderal Timur Pradopo pernah memerintahkan Irjen Djoko Susilo untuk mencari dana. Dana itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pembentukan kesebelasan Sepakbola Polri, Persatuan Sepakbola (PS) Bhayangkara.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Djoko Susilo yang dibacakan dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta kemarin.

"Dalam rapat itu dibahas soal perintah Kapolri untuk membentuk tim sepakbola PS Bhayangkara, dan rencana kebutuhan dana untuk PS Bhayangkara," kata Ketua Jaksa KPK, KMS Roni dalam persidangan.

Kronologisnya begini. Awalnya, Ketua Panitia Lelang simulator SIM, Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan pada Maret 2011 dipanggil oleh Tiwi, sekretaris pribadi Djoko Susilo.

Saat itu, Teddy diminta hadir mengikuti rapat Dewan Kerja yang dihadiri juga oleh Bendahara Korlantas Polri, Kompol Legimo. Nah, dalam rapat itu Djoko bertanya dan meminta saran kepada Tedy atas titah yang telah diberikan Timur Pradopo kepada dirinya itu.

"Ted, ada enggak yang bisa dicairkan cepat," tanya Djoko kepada Teddy seperti ditirukan Jaksa Roni.

Menanggapi itu, Teddy memberikan solusi dengan cara pencairan dana melalui proyek simulator R2. "Siap, nanti saya carikan. Kemungkinan driving simulator roda dua yang sudah siap lelang," jawab Teddy menggapi pertanyaan Djoko Susilo seperti ditirukan Jaksa Roni.

Kemudian, lanjut Jaksa Roni, setelah rapat itu Teddy menghubungi anggota panitia lelang Budi Setiadi, yang selanjutnya Budi Setiadi diminta menghubungi Budi Susanto selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA). Saat itu antara panitia Lelang dengan PT CMMA disebut-sebut menjalalin hubungan terkait proyek simulator roda dua.

Sayangnya, dalam dakwaan JPU KPK tidak disebutkan berapa nilai yang diberikan Djoko Susilo kepada Timur untuk memenuhi perintah Timur membiayai perkumpulan sepakbola tersebut. "Saksi Teddy menyarankan saksi Budi meminjam uang ke Budi Susanto, guna memenuhi keperluan PS Bhayangkara," demikian Jaksa KMS Roni. -RMOL

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Thaib Armaiyn Jadi Caleg PD

Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn yang juga tersangka dugaan korupsi maju sebagai caleg dari Partai Demokrat (PD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara. Thaib bahkan mendapat nomor urut kecil.

"Sampai dengan saat ini, yang bersangkutan bacaleg nomor 2 di Dapil Malut," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg PD, Suaidi Marasabessy, saat dihubungi, Rabu (24/4/2013).

Thaib yang juga merupakan mantan Ketua DPD I Partai Demokrat Maluku Utara ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengan nomor Pol: S Pgl/1040/2012/TIPDIKOR. Dia diduga telah melakukan korupsi terkait Dana Tak Terduga (DDT) tahun 2004 di Pemprov Maluku Utara.

"Terkait kasus pidana korupsi Dana Tak Terduga (DDT) tahun 2004. Kerugian negara kurang lebih Rp 8 miliar," ujar Kabareskrim, Komjen Pol Sutarman, Rabu (14/10/2012) lalu.

Sebelumnya pada 2007, Thaib yang kini tengah menjalani periode kedua sebagai gubernur juga pernah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

Selain kasus dugaan korupsi, kontroversi lain dari Thaib adalah mengenai pencopotan dirinya dari posisi Ketua DPD PD Malut. Dia dicopot dari posisinya di partai terkait penyerangan rombongan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono di Maluku Utara pada pertengahan tahun 2012 lalu.-detik News

Selasa, 23 April 2013

22 Pengacara Djoko Susilo Berhadapan dengan 8 Jaksa KPK

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Polri dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Irjenpol Djoko Susilo dibela oleh 22 penasehat hukum.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana Djoko Susilo di pengadilan tipikor, Jakarta (Selasa, 23/4).

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo mengkonfirmasi nama-nama pembela tersangka kepada Hotma Sitompul, selaku ketua tim kuasa hukum. Lalu Hotma mulai menjelaskan seluruh pengacara yang mendampingi Jenderal Susilo.

Hadir dalam persidangan penasehat hukum antara lain yang mendampingi Hotma, yaitu Juniver Girsang, Nasrullah, Tommy Sihotang, dan Gloria Tamba. Mereka duduk di kursi penasehat hukum. Pengacara lainnya, duduk di kursi pengunjung sidang.

"Bagi yang duduk di kursi pengunjung tidak boleh bersuara ya, hanya yang di depan yang boleh," kata Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

Ke 22 orang kuasa hukum itu akan berhadapan dengan delapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan membacakan dakwaan setebal 1,2 meter milik Djoko. Mereka yakni, Jaksa Kemas Abdulroni, Pulung Linangdoro, Titik Utami, M Wira Sarjana, Rusdi Amin, Olivia Sembiring, Antonius Budi Satria, dan Luki Dwi Nugroho.

KPK, seperti diketahui, menyangkakan Djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Yang mana, pada pasalnya, Djoko diduga menyalahgunakan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Berdasarkan perhitungan KPK, negara mengalami kerugian total Rp121 miliar dari proyek dengan anggaran Rp196,8 miliar tersebut.

Sedangkan dalam kasus pencucian uang, KPK menduga Djoko melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Sejauh ini, dalam TPPU, KPK sudah menyita lebih dari 33 tanah dan bangunan, ditambah 3 stasiun pengisian bahan bakar umum, 4 mobil serta 6 bus besar milik jenderal bintang dua tersebut dengan nilai sekitar Rp70 miliar. -RMOL

Cara Caleg PKS Berhemat Ongkos Pemilu

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengungkapkan bahwa dia dan sejumlah temannya bisa menekan biaya kampanye. Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR ini, mengaku mengeluarkan biaya paling kecil dalam kampanye pada Pemilihan Umum 2009 lalu. "Di PKS rata-rata tidak sebesar caleg-caleg partai lain, banyak hal yang bisa dihemat," kata Indra ketika dihubungi, Selasa 23 April 2013.

Indra kemudian menceritakan keluhan dari teman-teman sesama anggota dewan dari partai lain. Rata-rata mereka menghabiskan Rp1-5 miliar untuk biaya kampanye. Salah satu penyebab dari biaya mahal itu, kata Indra, karena menyediakan saksi sendiri dalam pemungutan suara di TPS.

"Jadi mereka khawatir, kalau suara mereka akan direbut oleh teman sesama partai. Bayangkan saja misalnya ada 2000 TPS, masing-masing saksi diberi uang. Jika Rp200 ribu tiiap saksi sudah Rp400 juta, belum sepanduk dan sebagainya," ujar dia.

Tapi, kata Indra, caleg-caleg di PKS tidak menyediakan saksi sendiri. Tetapi, mempercayakan kepada saksi yang disediakan oleh partai. "Karena di partai kami tidak ada budaya rebutan suara antar teman sesama partai," ujar dia.

Caleg PKS, kata dia, hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 500 juta-Rp 700 juta untuk kampanye. Jumlah ini, kata dia, jauh lebih sedikit dibanding caleg dari partai lain.

Indra mengaku bahwa saat Pemilu 2009 lalu, uang yang dikeluarkannya tak sampai Rp 500 juta. Sebab, dia lebih mengandalkan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, lanjutnya, tidak perlu membayar para simpatisan yang datang ke acara kampanye.

"Mereka dengan kesadaran sendiri datang. Karena di PKS sistem pengkaderannya sangat kuat. Dengan sistem kaderisasi kuat, dan rasa kepemilikan tinggi, maka mereka datang membantu tanpa diberi uang. Paling hanya konsumsi saja, atau bantuan bus, tapi rata-rata datang sendiri," ujarnya.

Selain itu, dia juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar seseorang untuk memasang atribut. Sebab, kader-kader dan simpatisan yang membantu.

Hal yang paling penting untuk menekan biaya, kata dia, caleg-caleg PKS tidak hanya turun ke daerah pada saat kampanye saja. Tetapi, sudah sosialisasi jauh hari sebelum pemilu. "Kami banyak melakukan aktifitas, pengayoman, bakti sosial, jadi saat kampanye hanya remindingsaja," ujar dia.-VIVAnews

Jangan Lakukan Ini Sebelum Olahraga!

Ketika Anda mulai terbiasa berolahraga, segalanya memang menjadi menyenangkan. Tubuh jadi lebih bugar, dan Anda jadi lebih bersemangat. Tetapi hanya karena Anda begitu bersemangat, jangan lantas melakukan kebiasaan-kebiasaan ini menjelang olahraga. Kesalahan yang Anda lakukan bisa membuat sesi latihan jadi lebih sulit atau lebih berat.

* Tidak makan dulu. Jika Anda terbiasa berolahraga pagi hari, usahakan mengisi perut lebih dulu sebagai energi. Kalau tidak ada cadangan energi, bisa-bisa olahraga yang Anda lakukan justru membakar otot-otot yang sebelumnya susah-payah Anda latih (Baca: 4 Kudapan Ringan Sebelum Olahraga).
* Terlalu banyak mengonsumsi serat. Buah-buahan seperti apel atau pir mungkin bisa menjadi kudapan yang sehat, tapi kandungan gas dan seratnya yang tinggi bisa menyebabkan perut kembung. Pilih kudapan yang mengandung karbohidrat dan protein untuk memberikan energi tanpa mengganggu kondisi perut (Baca: 7 Makanan Pemulih Energi Setelah Olahraga).
* Minum energi drink. Minuman berenergi umumnya mengandung banyak gula. Akibatnya, terjadi lonjakan gula darah dan kemudian menurun secara dramatis di tengah-tengah latihan. Hal ini bisa membuat tubuh lemas. Lebih baik Anda menyesap kopi atau teh hijau, karena kafein juga berfungsi meningkatkan energi.
* Terlalu banyak makan. Misalnya Anda baru makan siang, lalu langsung berolahraga di gym. Perut Anda pasti terasa tak nyaman selama berlatih. Selain itu, tubuh akan menggunakan energi untuk memecah makanan, membuat Anda merasa terlalu lamban. Sebaiknya, Anda mengonsumsi kudapan ringan 30 menit sebelum olahraga, kemudian baru makan siang setelah setelah olahraga.
* Langsung berolahraga. Memang sulit menemukan waktu untuk olahraga di sela-sela kesibukan kita. Tetapi begitu mendapat kesempatan untuk olahraga, sebaiknya jangan langsung berlatih dan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan, misalnya lima menit berjalan di atas treadmill. Atau, lakukan gerakan-gerakan pemanasan seperti biasa.-KOMPAS